Kawal Mandatori BPJPH, KUA Darma Targetkan Kecamatan Darma Jadi Pelopor Kawasan Sadar Halal
Oleh : Admin
Darma (KEMENAG)
Langkah taktis guna mengawal regulasi penjaminan produk di tingkat akar rumput terus dipacu oleh jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan. Pada Kamis (04/05/2026), KUA Darma mengintensifkan sosialisasi program Mandatori Wajib Halal Oktober 2026 secara langsung kepada para pelaku usaha dan elemen masyarakat di wilayah setempat.
Langkah jemput bola ini diambil guna memastikan seluruh pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Kecamatan Darma, memiliki pemahaman utuh serta kesiapan yang matang sebelum sanksi administratif regulasi tersebut resmi diberlakukan secara nasional.
Program Wajib Halal Oktober 2026 merupakan megaproyek nasional yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketetapan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Kewajiban sertifikasi halal ini akan berlaku secara penuh mulai 18 Oktober 2026, mencakup produk UMK dan produk luar negeri, sekaligus melanjutkan penahapan produk usaha menengah dan besar yang telah berjalan sejak akhir 2024 lalu.
Kepala KUA Darma, H. Aang Muh Saeful Anwar, dalam pengarahannya mengungkapkan bahwa akselerasi komunikasi publik menjadi kunci keberhasilan program ini. Pihaknya berkomitmen penuh untuk menghapus stigma lama bahwa pengurusan izin keagamaan dan legalitas usaha di bawah kementerian agama itu rumit.
“Sosialisasi ini sangat penting agar para pelaku usaha, khususnya UMK di wilayah Darma, dapat segera mendaftarkan produknya sebelum tenggat waktu berakhir pada Oktober 2026. Kami ingin memastikan masyarakat tidak merasa kesulitan dan paham bahwa proses pengajuan saat ini sudah jauh lebih mudah, cepat, dan difasilitasi penuh oleh pemerintah,” ucap Aang Muh Saeful Anwar.
Dalam aksi turun lapangan tersebut, KUA Darma menerjunkan langsung para Petugas Penyelia Halal serta fungsional Penyuluh Agama Islam. Mereka memberikan asistensi teknis mengenai tata cara pendaftaran kepada pedagang makanan, pemilik warung, hingga pengrajin industri rumahan (home industry).
Di lokasi yang sama, Petugas Penyelia Halal Kecamatan Darma, Yogi Permana, menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan emas oleh para pelaku usaha untuk membenahi aspek hulu ke hilir dari rantai produksi mereka. Ia menjelaskan bahwa cakupan produk yang wajib bersertifikat halal pada 18 Oktober 2026 ternyata sangat luas dan tidak terbatas pada komoditas pangan semata.
“Kami di lapangan siap mengawal penuh proses ini melalui skema Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan mekanisme self declare,” terang Yogi.
Lebih lanjut, Yogi mengingatkan agar para pelaku usaha tidak mengabaikan tenggat waktu ini, sebab regulasi ini diiringi dengan penegakan hukum yang tegas. Ia menjabarkan bahwa setiap bentuk pelanggaran setelah masa penahapan akan dikenai sanksi bertahap, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, hingga penarikan barang dari peredaran pasar.
Oleh karena itu, KUA Darma mengimbau para pelaku usaha di wilayah Kecamatan Darma untuk segera mendaftarkan produknya secara mandiri secara digital melalui laman resmi pemerintah di ptsp.halal.go.id atau berkonsultasi langsung dengan Tim Penyuluh di Kantor KUA setempat.
Melalui gerakan sosialisasi yang masif dan terstruktur ini, KUA Darma berharap wilayah Kecamatan Darma mampu tampil sebagai pelopor kawasan sadar halal di Kabupaten Kuningan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal, rasa aman, serta kepastian batin yang mutlak bagi seluruh konsumen.
Kontributor: Iwan Yuliawan, KUA Darma
